Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, keempat daerah ini bagaikan saudara yang selalu kompak akan ketertinggalan. Karena itu, Kemendikbud tahun ini akan memecah kekompakan itu dengan sejumlah program percepatan agar tidak semakin tertinggal dari daerah lain. Mendikbud menyatakan, ketertinggalan sekolah dasar (SD) di Papua mencapai 12 tahun di belakang daerah lain.
Dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada 2011 mencapai 92%,sedangkan APM nasional sudah 95%. Sedangkan untuk SMP di Papua sudah tertinggal 15 tahun. “Kami akan adakan workshop di Papua, Papua Barat,dan Maluku Utara pada minggu ketiga Januari ini,”ungkap Nuh di Gedung Kemendikbud, Jakarta,kemarin. Menurut dia, ketertinggalan SD di Papua Barat lebih parah lagi yakni mencapai 24 tahun.
Nuh menyatakan, percepatan itu akan diwujudkan dengan alokasi anggaran khusus dan anggaran rutin yang sudah diberikan seperti di NTT yang mencapai Rp237 miliar dan Lombok Utara Rp58 miliar. Kemendikbud juga akan membangun sekolah berasrama dan sekolah satu atap untuk mengejar ketertinggalan itu. “Dari situ pula,kita bangun sekolah di kawasan 3 T (Terpencil, Terluar,Terdepan).
Jika dilihat dari jumlah, memang persentasenya kecil. Namun, ini bukan masalah persentase. Ini masalah keadilan.Walau hanya 1%, tidak boleh diabaikan,” katanya. Mantan menkominfo ini menyatakan, program percepatan ini memang tidak akan selesai dalam waktu dekat,melainkan memerlukan waktu antara 5–10 tahun mendatang.
Nuh pun mengatakan, untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau adalah filosofi dari pendidikan bagi semua. Meski demikian,Nuh mengatakan, tidak dapat disangkal apabila masih banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati pendidikan karena latar belakang geografis, sejarah, atau budaya. “Makanya kita jemput. Jangan disuruh jalan sendiri, tetapi harus dinaikkan mobil dengan kecepatan lebih tinggi daripada yang sudah jalan di depan.
Kalau kecepatannya masih sama, akan tetap tertinggal. Intinya, pada 2012 ini semua harus bisa sekolah. Sekolah dengan biaya semurah mungkin,berkualitas baik,dan kalau lulus bisa cari kerja.Masa begitu saja tidak bisa,” tandasnya. Selain itu, Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan sejumlah instansi termasuk TNI untuk memajukan pendidikan di wilayah tertinggal dan perbatasan.
Para prajurit TNI di wilayah itu nantinya akan diperbantukan sebagai guru pengajar. Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar berpendapat, untuk menggapai pendidikan untuk semua, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai kebijakan nasional pendidikan dan memiliki orientasi serta prioritas yang jelas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional tersebut.
Pemerintah, ujarnya, harus fokus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menikmati layanan pendidikan secara adil dan tanpa diskriminasi. Politikus PKS ini juga berharap,pemerintah mau mengikis berbagai kebijakan yang justru menghambat dan bertentangan dengan semangat program wajib belajar dan hak rakyat atas pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo menyatakan, masih belum meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan secara umum kebijakan pendidikan pada 2011 masih menunjukkan gejala trial and error atau coba-coba.“Pendidikan kita dijalankan tanpa didahului oleh kajian terhadap teori dan tidak didukung oleh studi empiris tentang visibilitas dan kemampuan,”ujarnya.
Menurut Sulistiyo, banyak program pendidikan dijalankan sebagai respons instan terhadap isu dan permasalahan sesaat. Kebijakan selama ini tidak tersusun secara konseptual dalam sebuah rencana besar dengan perspektif berjangka panjang.“Banyak juga program pendidikan di kawasan tertinggal yang sekadar proyek atau seremonial belaka,” ungkapnya. neneng zubaidah
No comments:
Post a Comment